Jaringan Jatim - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, mengungkapkan kekhawatiran terkait peningkatan jumlah pengungsi Rohingya yang memasuki Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh, dengan dugaan kuat terlibatnya jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
"Saya menerima laporan mengenai lonjakan pengungsi Rohingya, terutama di Provinsi Aceh. Ada indikasi kuat bahwa jaringan TPPO terlibat dalam aliran pengungsi ini," ujar Presiden.
Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk menindak tegas pelaku TPPO yang terlibat dalam masuknya pengungsi Rohingya tersebut.
"Pemerintah Indonesia tidak akan mentolerir TPPO. Akan ada tindakan tegas," tegasnya.
Dalam penanganan situasi ini, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan sementara kepada pengungsi Rohingya, dengan memprioritaskan kepentingan masyarakat lokal.
Selain itu, Indonesia akan terus berkoordinasi dengan lembaga internasional untuk menangani isu pengungsi Rohingya ini.
"Bantuan kemanusiaan akan diberikan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat setempat," tambahnya.
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, dan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung.
.png)
