Semuel menjelaskan bahwa regulasi ini akan segera menjadi peraturan menteri setelah melalui proses penomoran di Kementerian Hukum dan HAM. Maksud dari aturan ini adalah untuk memberikan dukungan kepada ekosistem game di Indonesia dan memastikan adanya ketaatan terhadap peraturan yang berlaku.
"Proses pembuatannya, walaupun menggunakan Permen Kominfo, tetapi harus melalui registrasi di Kemenkumham. Setelah itu, aturan ini akan menjadi peraturan yang mengikat," ungkap Semuel. Kementerian Kominfo berambisi membentuk ekosistem game yang mewajibkan seluruh pihak untuk mematuhi aturan, termasuk pembentukan perusahaan di dalam negeri bagi publisher yang ingin memasarkan game di Indonesia.
"Kami ingin menciptakan suatu ekosistem game yang mengikat semua aturannya. Jika ada keinginan untuk menyediakan layanan di Indonesia, perusahaan harus dibangun di sini agar memberikan manfaat bagi Indonesia. Anak-anak pengembang game kita dapat mempublikasikan karyanya melalui mereka," jelasnya.
Kementerian Kominfo telah berdiskusi dengan pemangku kepentingan di industri game dalam menyusun aturan ini. Semuel menegaskan bahwa publisher yang tidak mematuhi aturan akan menghadapi ancaman pemblokiran.
"Jika publisher tidak terdaftar dan tidak memiliki badan hukum di sini, maka game tersebut akan kami blokir. Kami ingin mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan tidak ingin menjadi penonton," tambahnya.
Meskipun demikian, ia menjamin bahwa akan ada periode waktu yang diberikan kepada publisher untuk melakukan migrasi ketika regulasi ini mulai diterapkan. Industri game di Indonesia telah mengalami pertumbuhan pesat, dengan potensi pasar mencapai sekitar USD 2 miliar pada tahun sebelumnya.
Semuel mengajak semua pihak untuk bersama-sama membangun industri ini, mengingat kestrategisan dan pertumbuhan yang cepat dalam bidang game.
Komunikasi telah dilakukan dengan asosiasi game di Indonesia untuk merancang industri game yang tidak hanya berkaitan dengan aspek industri, tetapi juga mengakomodasi konten yang sesuai dengan budaya Indonesia.
